Massa perusuh sempat menjarah rumah sejumlah pejabat, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah anggota DPR lainnya, Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Sebagian menilai, ada pembiaran karena membiarkan massa menjarah dan tak ada pengamanan.
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, membantah pihaknya sengaja melakukan pembiaran saat penjarahan rumah sejumlah anggota DPR dan menteri kabinet Merah Putih.
“Kalau ada anggapan seperti itu, itu salah, jauh dari yang kami lakukan. Kami taat konstitusi, kami memberi bantuan kepada institusi lain karena permintaan konstitusi sendiri,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9).
Tandyo menegaskan, TNI akan taat asas. Pasukan baru bergerak setelah mendapatkan perintah dari komando atas.
“Kita selalu diminta dulu kan baru turun, makanya pada saat Tanggal 30 [Agustus] dipanggil Presiden kan. Mungkin ada permintaan, makanya Tanggal 31 [Agustus] kita turun,” tuturnya.
Ia juga membantah bahwa TNI sengaja melakukan skenario perusuhan sebagai cipta kondisi menuju darurat militer.
Ia mengatakan, selama ini prajurit TNI untuk mengamankan titik aksi demonstrasi atas permintaan.
“Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang terus di belakang Polri,” lanjutnya.