Kredit BRI dan BSI Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih, Ini Skemanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peluncuran nasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) resmi dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Sebanyak 80.000 koperasi diluncurkan serentak sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa, dengan dukungan pembiayaan dan digitalisasi dari bank-bank Himbara.

Penyaluran kredit dalam program ini disiapkan melalui skema channeling, di mana koperasi bertindak sebagai lembaga penyalur bagi kebutuhan modal usaha warga desa. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan, BRI telah menyiapkan model pembiayaan sehat berbasis skala usaha dan estimasi omzet.

“Bank tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga bisa me-leverage bisnis yang ada. Misalnya, di desa mereka memiliki produksi kerajinan atau produk spesifik yang ingin diekspor, BRI bisa memfasilitasi melalui mekanisme business matching,” ujar Hery dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (22/7/2025).

Skema pembiayaan disalurkan secara bertahap, dan hanya kepada koperasi yang telah memiliki kemampuan usaha dan dinilai sehat secara manajerial. Untuk itu, BRI mengaktifkan pendampingan melalui Rumah BUMN dan program Desa BRILiaN. 

"Kapabilitas manajerial dan transparansi pencatatan keuangan masih jadi tantangan utama di lapangan. Karena itu kami dampingi koperasi menyusun pembukuan, mengelola arus kas, dan menjalankan tata kelola profesional,” jelas Hery.

Sementara Bank Syariah Indonesia (BSI) mengambil peran serupa di wilayah-wilayah berbasis syariah, khususnya Aceh. Pembiayaan disalurkan kepada koperasi yang telah menunjukkan kemampuan kelola usaha secara transparan dan menguntungkan. 

"BSI siap mendukung program Asta Cita Pemerintah, untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta.

“Kami ambil peran dari sisi penguatan kapasitas usaha UMKM, Koperasi dan juga dukungan terhadap akses pembiayaan yang sehat dan berkualitas,” lanjut Bob. 

BSI juga mempersiapkan koperasi di Aceh sebagai BSI Agen, yakni unit transaksi yang dapat melayani tarik setor tunai, pembayaran, dan transaksi keuangan syariah lainnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri menegaskan komitmennya mendukung kesiapan fisik dan digital koperasi sebagai kanal layanan keuangan. Mandiri telah menyiapkan layanan seperti Mandiri Agen, pemasangan QRIS, serta pelatihan manajemen koperasi yang telah berlangsung sejak Juni 2025. 

“Digitalisasi koperasi tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sarana dan sistem. Kami hadir untuk memastikan koperasi memiliki kanal layanan yang modern sekaligus tempat usaha yang layak dan profesional,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Bank Mandiri juga menyelesaikan pengecatan bangunan koperasi, pemasangan papan nama, rak gondola, hingga branding fisik koperasi di sejumlah titik seperti di KDKMP Malangjiwan di Karang Anyar dan KKMP Banyuanyar di Surakarta. Selain itu, jaringan internet juga diperkuat guna menunjang layanan digital berbasis aplikasi.

Kementerian teknis bersama Satgas KDKMP juga turut memverifikasi kesiapan koperasi secara legal dan operasional. Mandiri terlibat dalam proses ini sebagai bagian dari Himbara. 

“Kami mendukung penuh peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan khususnya di wilayah,” tegas Darmawan.

Presiden Prabowo dalam pidatonya mengapresiasi pencapaian cepat peluncuran koperasi. “Katanya semua bekerja sebagai satu tim, bergerak semuanya. Terima kasih, jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa, yang tidak bisa jadi bisa, 80 ribu,” ujar Prabowo.

Namun, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya akuntabilitas pengelolaan koperasi. Muhammadiyah menyatakan bahwa program besar ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak menjadi beban baru bagi desa. “Koperasi ini kan menyangkut banyak komunitas desa. Kalau tidak disiapkan matang, bisa jadi proyek gagal yang menyulitkan desa sendiri,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada Republika.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pun menyoroti maraknya praktik rentenir dan pinjaman ilegal di desa. “Saat ini pinjaman rentenir makin menjamur, maka dari itu kita minta bantuan BRI untuk mengatasi hal ini, melalui keberadaan AgenBRILink milik BRI yang berjumlah 1,2 juta agen. Koperasi ini kan mengerti keadaan desanya, sehingga potensi desa bisa makin berkembang,” ujarnya.