Massa Berbaju Pink Gelar Aksi Damai di Depan DPR, Minta Setop Kekerasan Negara

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

Aksi dimulai pukul 10.00 WIB yang diikuti oleh mayoritas perempuan, namun juga ada laki-laki yang turut bergabung dalam aksi ini.

Dalam aksi tersebut, para demonstran kompak mengenakan baju dan atribut serba pink. Mereka juga membawa berbagai atribut seperti poster bertuliskan “mengutuk keras tindakan kekerasan” dan sapu lidi sebagai simbol perlawanan.

“Iya, jadi kami di sini menggunakan baju warna pink. Kemudian juga tulisan bahwa protes adalah hak rakyat, serta kami membawa simbolisasi berupa sapu lidi,” ujar Mutiara, salah satu demonstran dari Aliansi Perempuan Indonesia.

Menurut Mutiara, warna pink yang dipakai massa memiliki makna tersendiri.

“Iya, jadi baju pink ini adalah memaknai adanya kemarahan, dan juga keberanian dari perempuan Indonesia yang saat ini tertindas, juga menjadi sasaran kekerasan oleh TNI dan Polri,” jelas Mutiara.

“Terutama melalui arahan Prabowo yang kemudian menyampaikan bahwa memberi perintah langkah tegas kepada para demonstran,” tambahnya.

Massa aksi juga melakukan orasi di depan DPR yang diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Mereka saling membagikan air mineral dan roti kepada sesama peserta aksi.

Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

“Tema aksi kita hari ini adalah Prabowo hentikan kekerasan negara. Kami juga menyatakan bahwa aksi demonstrasi rakyat ini bukan aksi makar atau terorisme,” tegas Mutiara.

Ia menambahkan, peserta aksi datang tak hanya dari Jakarta. Namun juga dari berbagai daerah.

“Ada sekitar 200-300 orang. Mayoritasnya perempuan, tapi juga ada kawan-kawan laki-laki yang juga bergabung dalam aksi ini. Kami dari Jakarta dan juga dari berbagai daerah sekitar,” ucapnya.

Mutiara menyebut tuntutan utama massa adalah agar Presiden Prabowo Subianto segera mencabut pernyataannya yang melegitimasi keterlibatan TNI dan Polri dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, hal itu justru meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan.