Persatuan Alumni GMNI Ajak Semua Pihak Menahan Diri

Pengamanan kantor DPRD Jawa Barat.(MI/SUMARIYADI)

DEWAN Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI (DPP PA GMNI) menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengendara ojek dalam jaringan (online) saat unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8).

Rasa duka pun ditujukan kepada korban lainnya akibat adanya bentrok antara pengunjuk rasa dengam aparat di sejumlah daerah.

Ketua Umum DPP PA GMNI, Arief Hidayat, meminta semua pihak untuk tenang dan menahan diri dalam menyikapi eskalasi politik dan keamanan sekarang ini.

"Kami berharap seluruh pihak agar menahan diri, menjaga persatuan, merawat ketertiban dan memperkuat solidaritas sesama warga dan anak bangsa di tengah stabilitas politik dan keamanan yang dinamis serta penuh tantangan," katanya, di Bandung, Minggu (31/8).

Dia menyatakan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa. Aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna.

"Termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosial ekonomi yang dapat diakses publik," katanya.

Terpenting, dia pun mengajak semuanya untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya.

"Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi. Perkuat gotong royong sesama anak bangsa, jaga ketertiban umum," tandas Arief.

Seruan PA GMNI

sementra itu, Sekjen DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, menegaskan, pihaknya mendukung langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh bangsa.

DPP PA GMNI, lanjutnya, menyatakan sikap yang didasari nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, keadilan sosial, serta gotong royong sebagai penghormatan terhadap demokrasi dan hukum.

"Ada lima point seruan yang kami garis bawahi," ucapnya.

Tegakkan Keadilan dan Dengar Suara Rakyat.

1. Menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa.

Aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosialekonomi yang dapat diakses publik.

Menuntut dan mendesak penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel terkait wafatnya saudara Affan dan korban lainnya.

DPP PA GMNI mendorong pembentukan tim investigasi yang kredibel, perlindungan saksi/korban, keterbukaan informasi kepada publik, serta sanksi tegas apabila adanya pelanggaran prosedur dan HAM sekaligus menjamin due process of law bagi semua pihak.

2.Presiden Perlu Menggelar  Musyawarah Nasional Mendengar Aspirasi Rakyat.

Menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin musyawarah nasional dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perwakilan mahasiswa, serikat pekerja, Organisasi masyarakat sipil, tokoh pers/mcdia, dunia usaha, serta pimpinan lembaga negara. Musyawarah Nasional perlu diagendakan dengan jelas, berbasis data, dan menghasilkan peta jalan kebijakan yang responsif agar terwujudnya keadilan sosial dan mengikis kesenjangan antar warga masyarakat secara cepat dan berkelanjutan.

3.Jaga Persatuan, Gotong Royong dan Rawat Demokrasi.

Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi. Perkuat gotong royong sesama anak bangsa, jaga ketertiban umum. Kami juga menyerukan agar seluruh elemenn bangsa agar menjaga dan merawat proses Demokrasi untuk Rakyat dan Keadilan Sosial.

4. Hadirkan Teladan Kesederhanaan dan Empati dari Elit Negara serta Jangan Membuat Kebijakan yang Membebani Rakyat.

Mengimbau para pejabat publik, eksekutif, legislatif dan yudikatif agar senantiasa menunjukkan cara dan pola hidup sederhana, berempati kepada rakyat, serta mengutamakan efisiensi anggaran.

Kebijakan dan perilaku pejabat harus mencerminkan solidaritas terhadap beban ekonomi rakyat dan prioritas belanja publik pada kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Jangan membuat kebijakan dan tindakan yang membebani rakyat.

5.Menyerukan kepada semua komponen Bangsa untuk menahan diri dan menjaga dan merawat fasilitas publik karena itu dibangun dengan pajak rakyat. Kita ketahui bersama perusakan fasilitas publik hanya akan merugikan rakyat juga.

"Seruan untuk Bangsa dari DPP PA GMNI ini sebagai ikhtiar moral-intelektual Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia untuk menjaga Marwah Demokrasi berdasarkan Pancasila. PA GMNI siap terlibat aktif dalam musyawarah, mediasi sosial, dan kerja-kerja kemanusiaan demi Indonesia yang lebih adil dan beradab," tambah Abdy.