Polemik SPMB Jalur Afirmasi SMA Negeri di DIY, 51 Siswa Didiskualifikasi

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di sejumlah daerah. Foto: Dok. Kemendikdasmen

Sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi SMA dan SMK Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih bermasalah. Sebab ada puluhan siswa yang masuk kategori mampu, diterima lewat jalur afirmasi.

Sementara jalur afirmasi adalah jalur khusus untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau siswa disabilitas.

Sejauh ini, ada 139 siswa yang sudah diterima sekolah negeri melalui jalur afirmasi didiskualifikasi karena adanya pembaharuan data keluarga miskin dari Dinas Sosial. Dari pemutakhiran data itu, mereka masuk sebagai keluarga mampu.

"Mereka 139 itu di tanggal 27 Maret data dari Dinas Sosial Kabupaten Kota itu memang oke (masuk keluarga tidak mampu). Kemudian di tanggal 29 Mei memang itu tidak oke (tidak masuk keluarga tidak mampu). Data terbaru 139 itu ternyata tidak masuk afirmasi," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Suhirman di kantornya, Kamis (3/7).

Orang tua 139 siswa itu protes karena didiskualifikasi mendadak.

Protes ini membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menggelar sejumlah rapat termasuk audiensi dengan orang tua siswa pada, Rabu (2/7).

Hasilnya 88 siswa mampu menunjukkan bukti bahwa mereka masuk golongan keluarga tak mampu.

"Dari 139 ada 88 siswa yang sudah melengkapi (menunjukkan bukti keluarga tak mampu)," katanya.

Sementara 51 siswa diakui merupakan keluarga mampu. Nasib ke-51 siswa ini pun sempat terkatung-katung. Mereka masuk otomatis ke jalur afirmasi, didiskualifikasi, dan terancam tidak bisa masuk sekolah negeri karena pendaftaran jalur sudah ditutup.

Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Siapkan Jalur 'Tambahan'

Disdikpora lalu kembali menggelar rapat dengan orang tua siswa hari ini, Kamis (3/7). Akhirnya ke-51 siswa ini tetap masuk sekolah yang dituju dengan jalur 'tambahan'.

"Masih ada 51 siswa, itu bisa melanjutkan mendaftar di sekolah asalnya. Nanti 51 siswa itu bukan menggunakan jalur afirmasi, karena statusnya bukan afirmasi," katanya.

Soal nama jalur 'tambahan' ini, Suhirman pun belum memutuskan akan memberikan nama apa. "Yang jelas ini bukan jalur afirmasi, sehingga nanti mungkin kita cari nama bersama," katanya.

Suhirman bilang penambahan kursi ini sudah atas koordinasi dengan Kemendikdasmen. Jumlah rombongan belajar pun jadi bertambah dengan adanya jalur 'tambahan' ini.

"Satu sekolah ada beberapa kelas artinya tidak mungkin (mencapai) 40 (rombel). (Bisa) 37, tidak mungkin sampai 40. Sehingga tidak terlalu pengaruh dalam pembelajaran di kelas," katanya.

Setelah diputuskan untuk tak masuk lewat jalur afirmasi, 51 kursi yang ditinggalkan para siswa tadi akan dibuka lagi.

"Dibuka pendaftaran lagi khusus jalur afirmasi, kami akan umumkan melalui web SPMB," jelasnya.

Pimpinan Komisi DPRD DIY Minta Maaf

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, yang hadir di Disdikpora DIY turut minta maaf atas kekacauan ini. Ke depan update data antar dinas perlu dilakukan lebih awal sebelum pendaftaran sekolah.

"Menurut saya ini kasuistik khusus, jadi kalau diulik kembali, saya tidak akan saling menyalahkan. Ini kesalahan kita. Dan saya mohon maaf. Saya kira konsolidasi antar OPD berwenang termasuk Dinsos dan Disdik barangkali dalam update datanya waktunya lebih awal lagi," kata Dwi.

Suasana gedung DPRD DIY pada Selasa (31/5/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sementara itu, Iwan Joko, salah satu orang tua siswa mengatakan hasil audiensi hari ini membuktikan yang terjadi adalah kesalahan sistem. Tidak ada orang tua yang memanipulasi data.

"Hasil audiensi seperti yang kami harapkan, karena kami memang tidak menggunakan status bodong," kata Iwan.

Iwan mengaku ketika anaknya mendaftar, sistem sudah secara otomatis memasukkan ke jalur afirmasi. Dia pun sempat mengkonfirmasi hal ini ke dinas saat itu jawabannya boleh.

"Status itu kami terima dari dinas. Saya juga sudah konfirmasi ke sini, bahwasanya boleh, dan saya sudah bilang tidak punya PKH atau semacamnya dan dijawab boleh katanya," jelasnya.

Ternyata setelah diterima di sekolah yang dituju, anaknya didiskualifikasi. Informasi ini dia terima dari sistem SPMB. Padahal pendaftaran negeri sudah tutup.

Iwan mengatakan anaknya tetap bisa masuk ke sekolah yang dipilihnya.

"Tetap di sekolah itu karena memang ini kesalahan sistem," bebernya.