PARTAI politik buka suara atas desakan kelompok masyarakat yang menuntut pembatalan tunjangan dan pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagian besar partai politik akan mengevaluasi tunjangan dan pernyataan anggota DPR yang dianggap tidak berempati pada masyarakat.
Berikut sikap partai politik setelah menuai gelombang protes yang besar dari masyarakat di berbagai daerah sejak 25 Agustus lalu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Partai Demokrat
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono berjanji mengevaluasi pernyataan anggotanya. Selain itu, Ibas, panggilan akrab Edhie Baskoro, akan mengevaluasi tunjangan anggota DPR.
“Tentu kami setuju. Kami sepakat segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Ahad, 31 Agustus 2025.
Saat ditanya mengenai hal apa saja yang disepakati Demokrat untuk dicabut, Ibas belum bisa menjelaskannya secara rinci. Ketua Fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan tidak semua anggota DPR berperilaku buruk di mata masyarakat. Dia mengatakan, DPR akan terus berbenah untuk wadah yang efektif dalam menggalang kepentingan masyarakat.
Partai Kebangkita Bangsa (PKB)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung evaluasi tunjangan anggota DPR yang menjadi pemicu protes masyarakat di berbagai daerah selama sepekan terakhir. Menurut Cak Imin, gelombang protes besar-besaran tersebut menjadi momentum bagi eksekutif dan legislatif untuk mengevaluasi dan mereformasi serta membuka ruang dialog dengan publik.
Ia juga menegaskan, transparansi anggaran tidak dapat lagi dihindari dan harus menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Ya tunjangan rumah. Semua-semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan sosial dievaluasi,” ujarnya Ahad, 31 Agustus 2025.
Partai Politik Lainnya
Fraksi Partai Gerindra dan PDIP juga akan mengevaluasi dan membatalkan berbagai tunjangan DPR. Ketua Fraksi Gerindra Budiastrio Djiwandono berjanji menanggapi keluhan dan tuntutan masyarakat yang menilai tunjangan anggota Dewan merugikan perasaan dan kepercayaan masyarakat. “Untuk itu, kami siap meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budiastrio dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 30 Agustus 2025, seperti yang dilansir dari Antara.
Budisatrio juga mengingatkan anggota DPR Fraksi Gerindra tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Seluruh anggota fraksi diminta tetap berada di negeri untuk langsung berkomunikasi dan memahami kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan anggota DPR agar lebih peka dan berempati sehingga tidak melukai perasaan dan kepercayaan rakyat. Budisatrio menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengarahkan anggota DPR terus bersinergi dengan masyarakat dan menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, politik bukan hanya soal rasionalitas dan kesepakatan melainkan harus selalu diwarnai oleh etika, empati, dan simpati. Ia menambahkan, hak keuangan anggota DPR tidak hanya soal nominal tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai tersebut.
Said mengungkapkan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi DPR. Menurutnya, pengecualian izin anggota DPR tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan antarfraksi. Ia mengajak seluruh anggota DPR untuk introspeksi dan mempertimbangkan apakah wajar menerima tunjangan yang dinilai masyarakat sangat besar di tengah situasi yang ada.
Eka Yudha Saputra dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apakah Gelombang Demonstrasi 2025 Akan Meluas Seperti 1998