Tarif Trump Dinyatakan Ilegal, Negosiasi Ulang dengan AS Terbuka Lebar

Aktivitas bongkar muat peti kemas di New Priok Container Terminal One, Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

PENGADILAN Banding Federal Amerika Serikat pada pekan lalu memutuskan sebagian besar tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump ilegal.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan jika tarif resiprokal dibatalkan, masih terbuka peluang untuk melakukan renegosiasi dengan pihak AS. 

"Masih ada kesempatan untuk Indonesia bernegosiasi kembali dengan pihak AS," ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk Indonesia di Persimpangan: Reformasi Fiskal dan Masa Depan Ekonomi, secara daring, Senin (1/9).

Faisal menjelaskan, sejumlah dampak tarif resiprokal Trump terhadap Indonesia. Pertama, penaikan tarif di AS secara langsung meningkatkan harga bagi konsumen Amerika sehingga menurunkan permintaan domestik. Penurunan demand ini kemudian berimbas pada negara mitra dagang, termasuk Indonesia. 

Dampak berikutnya, kompetisi ekspor dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Malaysia, dapat memengaruhi pangsa pasar produk Indonesia. Ia menyebut, dalam negosiasi terakhir, tarif Vietnam turun dari 46% menjadi 20%, Malaysia dari 25% menjadi 19%, dan Indonesia berada pada kisaran yang sama. Dengan demikian, kekhawatiran terhadap kehilangan daya saing akibat tarif resiprokal tidak terlalu signifikan.

"Meski demikian, persaingan dengan negara mitra tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan," imbuhnya. 

Di satu sisi, Faisal menambahkan, daya saing produk Indonesia bukan hanya ditentukan oleh tarif resiprokal, tetapi juga tarif dasar, harga produk di negara asal, dan biaya logistik, yang diketahui lebih tinggi dibandingkan Vietnam, Malaysia, atau Singapura. Oleh karena itu, pembatalan tarif tidak otomatis membuat produk Indonesia lebih kompetitif.

Faisal menyoroti kewajiban non-tarif yang harus dipenuhi Indonesia untuk mendapatkan tarif 19%. Ini termasuk penghapusan semua tarif produk Amerika, penghapusan regulasi terkait TKDN, labeling, inspeksi, dan larangan ekspor terhadap bahan mineral strategis. 

Menurut Faisal, biaya kepatuhan terhadap kewajiban ini sangat besar, tidak hanya dari sisi lonjakan impor langsung dari Amerika, tetapi juga dampak tidak langsung terhadap perdagangan dengan negara lain, termasuk Tiongkok. Hal ini bisa menekan sektor padat karya, seperti tekstil, yang selama ini sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan impor. 

"Sementara itu, Vietnam tidak menghadapi kewajiban non-tarif serupa, sehingga dampak ekonomi domestik bagi Indonesia menjadi lebih berat," jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyambut baik kemungkinan pembatalan tarif impor yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Namun, ia menekankan pemerintah dan pelaku ekonomi tetap perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario yang mungkin muncul. 

"Kalau keputusan tarif Trump benar-benar dibatalkan, tentu ini kabar baik. Namun, kita juga harus tetap waspada, karena ada kemungkinan Mahkamah Agung AS bisa membatalkan putusan ini atau implementasinya berjalan secara terbatas," jelasnya.

Ia menambahkan, penting bagi semua pihak untuk menyiapkan strategi mitigasi risiko dan menganalisis dampak kebijakan secara menyeluruh. 

"Kita perlu menyiapkan mitigasi risiko dan mengonfirmasi dampak kebijakan ini. Jika tarif tidak berlaku lagi, tarif impor akan kembali normal, sekitar 10%," jelasnya. (Ins/E-1)