Wakil Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Skenario Darurat Militer

WAKIL Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah anggapan bahwa militer membiarkan demonstrasi berubah menjadi anarkistis. Menurut dia, TNI selama ini hanya bertugas membantu Polri untuk memastikan unjuk rasa berjalan kondusif.

Tandyo menegaskan tidak ada skenario menuju penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam gelombang demonstrasi sepekan terakhir. TNI menyatakan selalu menaati konstitusi serta selalu siap membantu tugas-tugas kepolisian. “Apa kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Saya kira enggak cukup. Kami di belakang terus, yang di depan Polri,” kata Tandyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 September 2025. 

Tandyo menjelaskan, TNI memberikan bantuan dalam penanganan gelombang demonstrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri,” tutur Tandyo. 

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto baru mengarahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk bersama-sama menangani demonstrasi yang meluas pada 30 Agustus 2025. “Kami selalu diminta dulu, baru turun. Pada tanggal 30 Agustus dipanggil Presiden, kan mungkin ada permintaan untuk bantu. Makanya pada tanggal 31 kami turun,” kata dia. 

Dia kembali menegaskan, TNI tidak membiarkan secara sengaja sehingga kerusuhan hingga penjarahan terjadi. “Kami taat konstitusi, ada permintaan tidak? Itu, ada permintaan tidak? Oke,” ujar dia.

Demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lain selama sepekan terakhir berakhir ricuh. Unjuk rasa pada 25 Agustus dan 28-30 Agustus diwarnai vandalisme hingga perusakan fasilitas umum seperti halte dan gerbang tol. Kantor kepolisian di Jakarta juga menjadi sasaran amukan massa. Selain itu, terjadi pula peristiwa penjarahan di rumah sejumlah politikus dan pejabat RI.