49 Persen Anggota Koperasi di Indonesia dari Kaum Hawa

Ilustrasi, peran perempuan dalam pembangunan nasional. (AI)

REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan peran dominan perempuan dalam gerakan koperasi. Dari 29,8 juta anggota koperasi di Indonesia, 49 persen di antaranya kaum hawa. Selain itu, 38 persen karyawan koperasi juga perempuan.

Meski begitu, representasi perempuan di posisi manajerial masih perlu ditingkatkan. Data menunjukkan baru 20 persen perempuan menduduki posisi manajerial level atas, dan 22 persen di level menengah.

Budi Arie, menegaskan pentingnya koperasi sebagai perwujudan ideologi ekonomi bangsa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Karena itu, masyarakat dan koperasi perlu selalu dijalankan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada seluruh anggota kelompok PKK untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat." Hal itu dikemukakan Budi dalam Rakernas X PKK tahun 2025 di Samarinda, Selasa (8/7/2025).

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 131.617 unit dengan 29,8 juta anggota di dalamnya.

Total aset koperasi di Indonesia tercatat sebesar Rp 298 triliun. Angka ini dinilai masih jauh dari target ideal sebagai negara Pancasila.

Ia menilai, angka itu masih jauh, karena kalau seharusnya bisa lebih besar lagi.

Budi menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap program Kopdes Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap anggota PKK dapat berpartisipasi aktif dalam program ini.

Saat ini, terdapat lebih dari 10 ribu koperasi perempuan yang aktif, terutama di Jawa Timur. Di wilayah Nusa Tenggara Timur juga banyak koperasi yang didominasi perempuan.

Menurutnya seluruh koperasi desa akan menjadi motor pergerakan ekonomi di desa, karena itu peran perempuan menjadi semakin penting.

"Saya yakin adanya Kopdes ini dapat memberikan manfaat pada ibu-ibu di daerah," imbuhnya.

Dalam mendukung program pokok PKK, khususnya pengembangan kehidupan berkoperasi, prinsip musyawarah dan keterlibatan seluruh warga menjadi pondasi utama.

Pembentukan koperasi dalam lingkup keluarga dan desa didorong agar berangkat dari kesadaran bersama dan kesadaran kolektif, menjunjung tinggi nilai-nilai koperasi seperti gotong royong, tanggung jawab, keterbukaan, dan kejujuran.

Kader PKK bersama kelompok kerja memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembentukan kelompok usaha dan koperasi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga.

Selain itu, mereka juga bertanggung jawab memastikan kepemimpinan koperasi dijalankan secara baik, transparan, profesional, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

"Saya berharap ibu-ibu PKK dapat terlibat bersama dalam semua gerakan koperasi karena koperasi ini adalah utang sejarah kita terhadap pendiri bangsa, para pendahulu kita," ujarnya.

Peran Perempuan dalam Pembangunan

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional, tak hanya terwujud dalam dominasi kaum hawa sebagai anggota koperasi. Lebih dari itu, kaum perempuan juga aktif dalam gerakan PKK.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, menegaskan gerakan PKK bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional berbasis keluarga dan masyarakat.

Wamendagri menyebut PKK sebagai gerakan sosial yang lahir dari akar rumput dan telah menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

“PKK tumbuh dari bawah dan berbasis partisipasi. Memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil namun paling strategis dalam pembangunan,” tegas Ribka.

Ia menggarisbawahi pentingnya kehadiran PKK di tengah tantangan nasional seperti stunting, kemiskinan, ketahanan keluarga, dan transformasi digital.

Ribka juga menekankan pemerintah membutuhkan mitra yang bisa bergerak cepat dan menjangkau langsung ke masyarakat.

Dukungan kepada Gerakan PKK ditegaskan dalam berbagai regulasi seperti Perpres Nomor 99 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, dan pedoman penyusunan APBD tahunan yang mengatur sinergi pemerintah daerah dengan TP PKK.

Namun, ia mengingatkan dukungan tidak boleh berhenti di atas kertas. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi konkret, mulai dari kebijakan, anggaran, hingga pembinaan teknis.

“PKK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, kampus, LSM, hingga media,” ucapnya.

Ribka juga mendorong penguatan kapasitas kader PKK, baik melalui pelatihan berkelanjutan, regenerasi yang sehat, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan komunikasi.

“Di era saat ini, digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan,” imbuhnya.

Yan Andri