DEWAN Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir sebagai legislator parlemen per Senin, 1 September 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sarmuji.
Menurut dia, keputusan ini diambil sebagai upaya partai menguatkan disiplin dan etika bagi anggota DPR dari fraksi Golkar. "Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, kami menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar," kata Sarmuji dalam keterangannya pada Ahad, 31 Agustus 2025.
Sarmuji juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan aspirasinya. "Kami menyampaikan rasa duka cita mendalam," ujarnya.
Adies Kadir merupakan legislator dari fraksi Partai Golkar. Dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.
Adies Kadir belakangan ini ramai diperbincangkan publik, setelah berbicara mengenai tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Ia dikritik lantaran perhitungannya membingungkan.
Adies menghitung biaya kos di sekitar Senayan, Jakarta, dengan asumsi harga Rp 3 juta per hari. “Rp 3 juta itu sudah paling murah. Kalau dikalikan satu bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih Rp 78 juta. Mereka masih nombok,” ucap Adies pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Tak lama, Adies langsung meralat pernyataannya soal tunjangan rumah membiayai kos dengan asumsi harga jutaan rupiah per hari itu. “Saya tadi ngomong-nya Rp 3 juta kali 26, jadi Rp 78 juta. Padahal maksud saya Rp 3 juta kali 12 bulan atau Rp 36 juta per tahun,” kata Adies.
Adapun sejumlah partai lain mengumumkan penonaktifan terhadap kader partainya sebagai anggota DPR. DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni, DPP PAN menonaktifkan Uya Kuya dan Nada Urbach dari anggota DPR. Ketiga politikus itu juga menjadi sorotan lantaran dinilai arogan menanggapi aspirasi masyarakat.
Pilihan Editor: PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR