Kerajaan Thailand Tolak Bubarkan Parlemen, PM Baru Dipilih Lewat Voting

Partai Pheu Thai yang berkuasa meminta Kerajaan Thailand agar parlemen dibubarkan. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kerajaan Thailand.

Dengan demikian, pemilihan perdana menteri baru akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Sejak Mahkamah Konstitusi mencopot Paetongtarn Shinawatra sebagai perdana menteri atas pelanggaran etika, terjadi kekosongan pemimpin di Thailand.

Koalisi oposisi mendukung sosok konservatif, Anutin Charnvirakul, untuk menjadi perdana menteri selanjutnya. Pemungutan suara dijadwalkan akan digelar pada Jumat (5/9) sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Partai Pheu Thai sebelumnya mencoba membubarkan badan legislatif dan memblokir pemungutan suara di parlemen dengan mengajukan permintaan pembubaran parlemen ke istana.

"Kantor Dewan Penasihat menilai tidak pantas untuk menyerahkan draf Dekrit Kerajaan kepada raja saat ini," kata pelaksana PM Phumtham Wechayachai dalam keterangannya, dikutip dari AFP, Kamis (4/9).

Kantor Dewan Penasihat mengatakan permintaan pembubaran parlemen kepada raja tidak pangas karena masalah hukum. Dengan demikian, terbuka jalan bagi anggota parlemen untuk memilih perdana menteri baru.

Partai Pheu Thai mendominasi politik Thailand selama 2 dekade terakhir. Partai ini mengembangkan citra populis yang bersaing dengan kubu pro-militer dan pro-monarki. Dicopotnya Paetongtarn sebagai perdana menteri menjadi pukulan berat bagi dinasti Shinawatra.

Anutin mendapat dukungan krusial dari Partai Rakyat yang beranggotakan 143 kursi di parlemen. Partai Anutin, Partai Bhumjaithai, merupakan partai terbesar ketiga sehingga besar kemungkinan akan mendapat dukungan mayoritas dari beberapa sekutu lainnya.

Meski memperoleh dukungan, Partai Rakyat menyatakan menolak bergabung dengan kabinet Anutin dan telah menetapkan syarat pemilu baru dalam waktu 4 bulan jika Anutin jadi perdana menteri.