Menteri PU Kebut Pulihkan Fasilitas Umum Rusak Efek Demo, Janjikan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, pihaknya bergerak cepat memulihkan fasilitas umum yang rusak saat aksi demonstrasi di Jakarta, akhir Agustus 2025 lalu.

Kata dia, langkah itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus komitmen Kementerian PU memastikan fasilitas publik kembali berfungsi demi kelancaran aktivitas warga.

Hal itu disampaikannya saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/9/2025). Pertemuan itu membahas langkah percepatan rehabilitasi halte Transjakarta dan infrastruktur pendukung lainnya

"Untuk di Jakarta, tadi Bapak Gubernur menyampaikan untuk membantu prioritas perbaikan 2 JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), yakni JPO di depan Polda Metro Jaya dan di kawasan Senen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

Kementerian PU, lanjutnya, akan segera membentuk tim teknis untuk melakukan assessment lapangan. Dengan begitu, proses rehabilitasi dapat segera dimulai.

"Perbaikan difokuskan pada pemulihan fungsi layanan transportasi publik dan fasilitas pendukungnya, guna memastikan mobilitas warga tidak terganggu," sebutnya.

"Dengan langkah cepat ini, Kementerian PU memastikan rehabilitasi fasilitas umum dapat segera dilakukan untuk memulihkan fungsi layanan publik dan mendukung stabilitas sosial di Jakarta. Anggaran perbaikan fasilitas umum telah disiapkan Kementerian PU dengan mekanisme tanggap darurat," lanjutnya.

Kementerian PU, imbuh dia, akan menerapkan pengawasan ketat dan quality control agar perbaikan memiliki daya tahan jangka panjang.

"Pekerjaan akan dilakukan secara paralel untuk meminimalkan gangguan aktivitas masyarakat," kata Dody.

"Prinsip kami adalah memulihkan semua aset publik sesuai fungsinya karena ini menyangkut kelancaran mobilitas dan keberlanjutan pelayanan publik," tegasnya.

Daftar Fasilitas Umum yang Rusak Efek Demonstrasi

Terungkap, dari hasil identifikasi sementara, kerusakan fasilitas umum yang perlu diperbaiki mencakup 21 gedung rusak ringan, 18 gedung rusak sedang, dan 35 gedung rusak berat yang tersebar di berbagai provinsi.

Berikut rinciannya:

• DKI Jakarta

- Gedung DPR/MPR
- 7 Gerbang Tol: GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, GT Kuningan 1
- 2 JPO Transjakarta, yakni JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen
- Stasiun MRT Istora Mandiri Senayan

• Jawa Barat

- Gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung dan Wisma MPR (seberang Gedung DPRD Jawa Barat)
- DPRD Kabupaten Cirebon
- DPRD Kota Cirebon

• Jawa Tengah

- Pemprov Jateng dan Gedung DPRD Provinsi di Kota Semarang
- Gedung Sekretariat DPRD Kota Surakarta
- Kantor Pemkab Banyumas, Area BKD, Kantor Dinas Kominfo, Pendopo Kabupaten, dan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas
-Gedung DPRD, Gedung Sekretariat Daerah, Kantor Walikota Pekalongan
- Gedung DPRD Kabupaten Jepara, Tegal, Brebes, dan Cilacap

• Jawa Timur

- Gedung Grahadi Kota Surabaya
- Kantor DPRD Kota Madiun
- Kawasan Kantor DPRD Kota Kediri
- Gedung Museum Bhagawanta Bhari, Kompleks Kantor DPRD, Kantor Sekda, dan Kantor Bupati Kediri
- Kantor DPRD Kabupaten Blitar
- Mapolresta Malang

• Bengkulu

- Kantor DPRD Provinsi Bengkulu

• Jambi

- Kantor DPRD Provinsi Jambi

• DI Yogyakarta

- Kantor Polda DI Yogyakarta (Kabupaten Sleman)

• Kalimantan Barat

- Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat

• Sulawesi Selatan

- Kantor DPRD Kota Makassar, Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Gedung PTSM dan Aspirasi Kejaksaan Tinggi Sulsel

• Sumatra Utara (Sumut)

- Gedung DPRD Provinsi Sumut

• Nusa Tenggara Barat

- Kantor DPRD Kota Mataram.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article 2 Alasan Satgas Pembangunan IKN Dibubarkan, Dibentuk di Era Jokowi