
Pemerintah memastikan New Development Bank (NDB), yang sebelumnya merupakan BRICS Development Bank, tidak akan menjadi lembaga pendanaan yang dominan seperti International Monetary Fund (IMF) atau Bank Dunia (World Bank).
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat menerima kehadiran NDB dalam pembiayaan proyek di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur.
"Kami mengajak NDB untuk membantu terutama di infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, dan itu menjadi beberapa item yang kami bicarakan dengan baik di BRICS maupun di NDB sendiri," jelasnya saat ditemui di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS, Senin (7/7).
Thomas mengatakan beberapa proyek yang akan didanai NDB merupakan ranah Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pihak Kementerian Keuangan hanya akan mendukung segala proses administrasinya.

Meski begitu, dia menilai NDB sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi negara berkembang, terutama di bagian bumi selatan (global south), tidak akan berperan dominan layaknya IMF maupun World Bank. Hal ini, menurutnya, karena BRICS memiliki tata kelola (governance) yang berbeda dan akan menghormati kepentingan masing-masing negara.
"Saya enggak melihat seperti itu, karena BRICS kan cara governance-nya BRICS sangat berbeda. Kan artinya BRICS itu sebagai suatu organisasi internasional ini selalu respect terhadap masing-masing posisi negara masing-masing," ungkap Thomas.
Selain itu, dia juga melihat pembahasan antara pemerintah dan NDB selalu berlangsung dan murni berkaitan dengan kerja sama investasi dalam suatu proyek .
"Pembahasan yang kita lakukan sangat selalu baik, tidak pernah ada kayak titipan dari negara-negara lain. Jadi ini benar-benar melihat kesempatan berinvestasi, atau pembiayaan untuk proyek-proyek kita," tegas Thomas.