“Nah, tapi tahun ini diwarnai dengan banyaknya komplain terkait mutu beras SPHP oleh masyarakat. Meskipun pemerintah menyampaikan yang jelek bisa diganti,” ungkap Yeka dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (3/9).
Yeka mengatakan mutu beras SPHP yang sering dikeluhkan oleh pedagang umumnya berkaitan dengan kadar air, penampakan fisik, sampai aroma atau bau beras.
“Nah ini juga persoalan mutu di situ yang seringkali dikeluhkan,” ujar Yeka.
Yeka menilai kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pengembalian beras SPHP bermutu buruk merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan proses pengembalian di lapangan kerap tidak semudah yang dibayangkan.
“Tapi kan prosedur ini sebetulnya sangat disayangkan kalau seandainya aspek beras, aspek mutu (beras itu) diindahkan oleh pemerintah dalam (program) beras SPHP ini,” terang Yeka.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan realisasi pendistribusian beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui mekanisme SPHP per 1 Januari hingga 1 September 2025 mencapai 303,18 ribu ton, dari total kuota 1,5 juta ton untuk tahun ini.
Rincian target 1,5 juta ton itu terdiri dari 181 ribu ton disalurkan pada Januari-Maret 2025 dan 1,318 juta ton ditargetkan akan disalurkan selama Juli sampai Desember 2025.