Pangkostrad Tinjau Pasukan dan Bertemu Massa di Sekitar Mako Brimob Kwitang

Pangkostrad Letjen TNI Mohammad Fadjar meninjau langsung kondisi pasukan di kawasan Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8). Ia juga sempat bertemu dengan massa yang berkumpul di sekitar Mako Brimob.

Fadjar mengatakan, kedatangannya untuk memastikan kondisi aparat di lapangan yang sudah bertugas selama dua hari terakhir.

“Ya lihat kondisi kawan-kawan Brimob, mereka kan sudah dua hari. Capek juga dia. Kasihan,” ujar Fadjar di lokasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa massa sempat meminta agar rekan mereka yang ditahan dibebaskan. Menurutnya, hal itu sudah diakomodasi oleh aparat.

“Mereka cuma minta kawannya dibebaskan, tapi sudah kita bebaskan,” katanya.

Terkait kemungkinan penambahan pasukan dari Kostrad, Fadjar menyebut hal itu bergantung pada perkembangan situasi di lapangan.

“Kita menyesuaikan dengan situasi ya, kan ada arahan juga dari Panglima TNI jadi situasi dinilai terus. Kalo ada perkembangan pasti kita akan diberi perintah,” jelasnya.

Fadjar juga menekankan bahwa situasi saat ini sudah terkendali. Ia berharap massa tidak lagi berkerumun agar fasilitas umum bisa kembali dibuka.

“Jadi situasi sebenarnya sudah terkendali ya, mungkin yang kemarin diaspirasikan juga sudah diakomodir hari ini mudah-mudahan tolong bantu sampaikan juga tidak lagi nonton, berkumpul kita akan bereskan ini fasum jalan ini sudah 3 hari kita tutup,” tuturnya.

Ia menyebut, pembenahan jalan dan kawasan sekitar seharusnya dilakukan sejak pagi, namun masih terkendala massa yang berkumpul.

“Harusnya dari pagi tapi masih berkumpul juga ini menunggu juga,” kata Fadjar.

Setelah mediasi, massa perlahan membubarkan diri dan Jalan Kramat Kwitang kembali dibuka.

Terlihat juga pengurus PPSU dan anggota TNI turut membersihkan jalan dari sisa-sisa aksi di Kwitang.

Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.