PBNU Sebut 9 Tuntutan Rakyat yang Harus Didengar DPR-Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya aksi demonstrasi di berbagai kota dan daerah belakangan ini semestinya menjadi momen muhasabah bagi para elite politik, terutama wakil rakyat. Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi.

Ia menambahkan, pemerintah dan DPR RI harus mendengar suara rakyat. Menurut sosok yang akrab disapa Gus Fahrur itu, ada sekurang-kurangnya sembilan poin tuntutan masyarakat.

1. Batalkan kenaikan tunjangan DPR RI.

2. Batalkan kenaikan pajak.

3. Revisi APBN yang tidak perlu.

4. Fokus pada perbaikan ekonomi.

5. Ciptakan lapangan kerja.

6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

7. Reshuffle anggota DPR RI yang arogan.

8. Lepaskan demonstran yang masih ditahan.

9. Hukum berat koruptor.

"Suara rakyat harus didengar dan diperhatikan secara sungguh-sungguh sebagai amanah konstitusi yang wajib dijunjung tinggi oleh wakil rakyat," ujar Gus Fahrur kepada Republika, Sabtu (30/8/2025).

Tak sekadar mendengar, lanjut dia, pemerintah dan DPR pun mesti segera mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis demi menenangkan masyarakat. Menurut Gus Fahrur, di antara langkah yang dapat diambil segera ialah menjatuhkan sanksi atas aparat yang telah melakukan pelanggaran.

Seperti diketahui, pada Kamis (28/8/2025) lalu Affan Kurniawan (21 tahun) meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis milik Brimob Polda Metro Jaya dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. Kematian tragis lelaki yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring (ojol) itu menjadi sorotan luas.

Hingga kini, gelombang demonstrasi masih terjadi di pelbagai titik di Tanah Air. Beberapa bahkan berujung pada aksi perusakan sejumlah fasilitas publik.

"Kita menyerukan agar semua pihak dapat menahan diri agar tidak terjadi korban jiwa lagi dan dilakukan penanganan lebih cepat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan konflik horizontal," ucap Gus Fahrur.

Beban makin berat

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak menyayangkan timbulnya korban jiwa dalam demonstrasi yang digelar di depan kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis lalu itu. Pihaknya berharap, kasus ini diusut secara tuntas dan pelaku dari kalangan kepolisian itu dihukum seberat-beratnya.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi Kapolri dan seluruh jajarannya yang mengemban amanah konstitusi dan undang-undang sebagai penanggung jawab keamanan, kerap terjadi bentrokan fisik antara aparat polisi dengan pengunjuk rasa," ucap Prof Deding, Sabtu (30/8/2025).

Ia menegaskan, wafatnya Affan berpotensi memicu kemarahan masyarakat. Sebab, mayoritas mereka selama ini sudah lelah dengan beban hidup yang semakin berat. Kesukaran itu meliputi kesulitan mencari pekerjaan, beban pajak yang semakin membebani, hingga tingkah laku para pejabat yang mudah menyulut emosi rakyat.

"Suasana kehidupan rakyat yang makin berat ini, diperlukan kepekaan sosial yang tinggi dari para elite politik aparat pemerintahan, aparat hukum dan keamanan agar masyarakat merasakan kehadiran negara," ujarnya.