Pemprov Banten Pastikan Inflasi Terkendali dan Layanan Publik Berjalan

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan kondisi daerah berada dalam keadaan normal dengan inflasi terkendali dan pelayanan publik tetap berjalan setelah rangkaian aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menyatakan pada Selasa bahwa hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri meminta agar daerah bersikap bijak dan menjaga stabilitas masyarakat.

Meskipun terjadi aksi unjuk rasa, Deden menegaskan bahwa inflasi di Banten masih dalam kondisi yang dapat dikendalikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, inflasi year-on-year pada Agustus 2025 tercatat sebesar 1,95 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 107,79.

Pemprov Banten diimbau untuk terus menjaga komunikasi dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan mahasiswa agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Deden menekankan pentingnya roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi seperti pasar murah dan pembagian sembako untuk terus berjalan demi menjaga daya beli masyarakat.

Langkah Mitigasi dan Kondisi Inflasi

Deden menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil termasuk roadshow gubernur ke berbagai tokoh masyarakat dan mitigasi terhadap potensi masalah yang dapat memicu inflasi. Ia menambahkan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,53 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 1,68 persen. Pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan 0,98 persen.

Pemprov Banten juga berencana memitigasi dampak perubahan global pasca-gejolak sosial untuk mencegah lonjakan harga yang signifikan. Deden menambahkan bahwa meskipun ada imbauan agar pegawai tidak mengenakan pakaian dinas, aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa pembatasan dan kembali kondusif seperti biasa.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara