Pramono Minta MRT Putus Kerja sama dengan Koperasi di District Blok M

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta PT MRT Jakarta untuk segera menghentikan kerja sama dengan koperasi yang terbukti melanggar kesepakatan terkait pengelolaan kios di District Blok M, Jakarta Selatan.

Ini menyusul maraknya keluhan pedagang yang tidak sanggup bertahan karena tarif sewa kios melonjak jauh di atas ketentuan.

Pramono Anung mengaku sengaja turun langsung ke Blok M untuk mengecek kondisi kios yang ramai diperbincangkan publik. Ia menemukan memang ada beberapa pedagang yang menutup usaha karena ditarik iuran sewa terlalu mahal.

"Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut (MRT) bahwa memang betul terjadi sehingga dengan demikian, saya yang pertama, saya minta untuk kerja sama yang dilanggar oleh koperasi apa pun namanya itu kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan maka saya minta untuk dipostpone kerja samanya dihentikan aja," jelas Pramono di kawasan Blok M Hub, Rabu (3/9).

Pramono juga mengungkapkan, dalam kesepakatan tarif sewa kios di District Blok M seharusnya berada di kisaran Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan. Namun, laporan yang ia terima menyebut ada pihak yang memungut tarif lebih tinggi dari itu.

“Jadi kan itu batas bawahnya Rp 300 ribu batas atasnya Rp 1,5 juta katanya ada yang lebih dari itu,” jelasnya.

Saat ditanya soal kabar adanya sewa kios hingga mencapai Rp 15 juta per bulan, Pramono tidak membenarkan, tetapi menekankan kenaikan apa pun yang melebihi batas kesepakatan tetap tidak bisa dibenarkan.

“Saya enggak tahu ya (hingga Rp 15 juta), tapi katanya ini kan katanya pokoknya tidak diperbolehkan melebihi dari apa yang menjadi kesepakatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan pihak yang menaikkan tarif bukan dari manajemen MRT. “Ya kalau mereka (koperasi) masih tidak mau mentaati apa yang menjadi kesepakatan saya minta diputus, langsung diputus. MRT enggak (menaikkan)," ujar dia.

Sebelumnya, banyak kios di District Blok M, Jakarta Selatan, kosong karena ditinggalkan oleh pedagang. Hal ini terjadi imbas sewa kios yang tinggi, sehingga para pedagang yang kebanyakan UMKM tersebut, tak sanggup lagi berjualan di sana.

Kabar itu sampai ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyebut, memang ada kerja sama antara pedagang dengan pengelola kios yakni pihak PT MRT Jakarta. Namun tarif sewa yang ditarik melebihi aturan batas tarif.

"Memang ada kerja sama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerja sama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu," ujar Pram kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/9).

Pram menegaskan pengelola tidak boleh semena-mena menaikkan harga sewa hanya karena toko di District Blok M ramai. UMKM, kata dia, menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta saat ini, terutama efek demo berhari-hari.