Puluhan PSK Menjamur di Wilayah IKN, Berasal dari Bandung hingga Makassar

Sebagian personel Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU), Juli 2025 Foto: Dok Pol PP PPU

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menertibkan puluhan orang perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK) di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berdasarkan operasi penertiban sepanjang 2025.

"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali dikutip dari Antara, Senin (7/7).

Pemantauan dan operasi penertiban dilakukan agar sekitar wilayah calon ibu kota negara Indonesia tersebut bersih dari penyakit sosial masyarakat.

Kasatpol Kab Penajam Paser Utara, Bagenda Ali Foto: Dok Antaranews Kaltim/Bagus Purwa

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.

Personel Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara terus melakukan patroli penertiban di wilayah IKN karena kendati sudah ada Otorita IKN. Namun secara administratif penegakan peraturan daerah (perda) masih jadi kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, jelas Bagenda, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 orang perempuan diduga pramunikmat atau pelaku praktik prostitusi.

Suasana pembangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (13/2/2025). Foto: Aditya Nugroho/ANTARA FOTO

Keterangan yang didapat, praktik prostitusi kebanyakan dilakukan secara daring atau online menggunakan aplikasi media sosial. Para PSK tersebut menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam.

"Pelaku prostitusi itu tawarkan jasa dengan harga antara Rp 400 ribu hingga Rp700 ribu sekali kencan," kata Bagenda.

Ilustrasi prostitusi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Pramunikmat atau PSK itu berasal Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta. Setelah dilakukan pembinaan, pelaku praktik prostitusi yang berasal dari luar daerah diminta segera meninggalkan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam waktu dua hingga tiga hari.

"Penanganan praktik prostitusi membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama mengawasi pendatang yang menyewa kamar penginapan tanpa identitas jelas karena masuk kawasan strategis nasional yang harus dijaga dari ancaman degradasi moral dan sosial," kata Bagenda.