Respons NasDem soal Kemungkinan Pengajuan PAW Ahmad Sahroni

WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengaku belum mendengar kabar pengunduran diri Ahmad Sahroni dari Dewan Perwakilan Rakyat setelah dinonaktifkan. Saan mengatakan akan memeriksa informasi itu terlebih dahulu.

“Itu belum, nanti kami cek, ya,” ucap Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025. 

Meski NasDem telah mengambil langkah menonaktifkan Sahroni dari jabatannya di DPR, dia masih tetap menjabat Bendahara Umum Partai NasDem.

Ihwal apakah penonaktifan Sahroni akan berujung pada pengajuan pergantian antar waktu atau PAW di DPR, Saan mengatakan NasDem masih perlu memprosesnya melalui internal partai. “Nanti kan proses, kan ada proses di internal,” ujarnya. 

Sementara itu, Saan menyebut keputusan partai menonaktifkan dua kadernya, Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai langkah progresif. Selain menonaktifkan kedua politikus itu dari jabatannya di DPR, Fraksi NasDem telah mengirimkan surat ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan pemberian hak keuangan seperti gaji hingga tunjangan anggotanya yang nonaktif. 

“Kami sudah mengambil langkah yang menurut saya jauh lebih maju dengan menonaktifkan dan sekaligus untuk menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara,” ujar Saan. 

Pada 31 Agustus 2025, Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari jabatannya sebagai anggota DPR Fraksi Partai NasDem. Penonaktifan itu efektif berlaku per 1 September 2025. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Hermawi mengatakan pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan partai. 

Kemudian, Fraksi juga meminta penghentian hak keuangan yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan,” ujar Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat dalam keterangan resmi, Selasa, 2 September 2025.