AP-KI Serukan Kemanusiaan sebagai Prioritas Tertinggi

Ilustrasi(Dok Ist)

ALIANSI Pembangunan Kemanusian Indonesia (AP-KI) menyerukan kepada pemerintah, DPR dan masyarakat untuk menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi terkait sejumlah aksi kerusuhan di berbagai daerah. Terkait itu, AP-KI menyampaikan 20 butir pernyataan, di Jakarta, Kamis (4/9). Hadir antara lain, Kaimuddin (Sekretariat AP-KI), M Ali Yusuf (Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia/HFI), Puji Pujiono (Konvenor AP-KI), Maria Lauranti (Country Director Oxfam di Indonesia), Agus Budiyanto (Direktur Eksekutif Forum Organisasi Zakat/FOZ), dan Ika (Direktur Kalyanamitra).

Konvenor AP-KI Puji Pujiono menyampaikan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi sehingga setiap nyawa hilang adalah luka bagi semua.
"Fokus kami adalah dampak kemanusiaan. Kami berdiri netral, tidak berpihak, semata-mata kemanusiaan, terutama warga sipil rentan yang terjebak di tengah kekacauan," ujar Puji.

Untuk mencegah krisis kian dalam, jelas Puji, AP-KI mendesak semua pihak berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan semesta. Pertama, perlindungan warga sipil (civilian protection) yakni prioritas utama adalah melindungi kelompok rentan-anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan.

Kedua, akses kemanusian (humanitarian access) yakni menjamin akses tanpa hambatan bagi tenaga medis dan relawan kemanusian untuk mengevakuasi dan menolong korban dari pihak manapun.
Ketiga, netralitas dan imparsialitas (neutrality and impartiality) yakni bantuan kemanusiaan diberikan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang politik atau afiliasi.

Puji menambahkan AP-KI segera membentuk posko kemanusiaan bersama dan jaringannya untuk mengaktifkan protokol kedaruratan guna memberikan layanan kemanusiaan di lapangan termasuk posko medis, dukungan psikososial awal, serta memantau dampak kemanusiaan secara independen.

Terkait dampak langsung di level komunitas, ia menekankan pentingnya perlindungan warga. "Dalam kekacauan, yang menderita adalah warga yang aktivitasnya lumpuh dan keselamatannya terancam. Melindungi mereka adalah tugas pemerintah dan tanggung jawab moral kita semua," tuturnya.

Ketua Umum HFI M Ali Yusuf menekankan pentingnya akses bagi pekerja kemanusiaan. "Setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa. Ambulans yang terhambat atau relawan yang terintimidasi adalah tragedi kemanusiaan. Kami meminta jaminan keamanan dan prioritas akses untuk melaksanakan tugas kemanusiaan," kata dia.

Menurut Country Director Oxfam di Indonesia Maria Lauranti, kekerasan bukanlah jalan keluar karena hanya melahirkan luka dan dendam mendalam sehingga membuat penyelesaian masalah menjadi semakin sulit.
"Jalan dialog yang tulus, meski sulit, adalah satu-satunya jalan yang bermartabat untuk sebuah bangsa besar," kata Maria.

Terkait itu, Kaimuddin dari Sekretariat AP-KI, AP-KI menyerukan kepada pemerintah dan DPR agar membuka ruang dialog yang tulus guna menyerap aspirasi publik serta menindaklanjuti dengan kebijakan adil dan konkret. Pemerintah juga didesak menjamin keamanan warga serta mengusut tuntas setiap insiden kekerasan secara transparan. Khususnya, TNI-Polri untuk mengedepankan pendekatan persuasif serta membedakan massa damai dengan provokator.

"Kepada massa aksi dan publik luas, agar menyalurkan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab, saling melindungi sesama warga, terutama kelompok rentan dan menjaga fasilitas publik sebagai aset bersama," pungkas Kaimuddin.

AP-KI adalah wadah komunikasi dan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sejak 2021 berdasarkan keprihatinan atas penanganan krisis kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

Aliansi AP-KI antara lain terdiri dari Forum Organisasi Zakat (FOZ), Forum Pelokalan Indonesia Lokanusa, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), dan Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK).

Kemudian, Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil Lokadaya, Konsorsium Women's Leadership in Humanitarian (WLHL), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), dan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz). (H-2)