
UNJUK rasa massa Aliansi Indonesia Waras ke Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berjalan dengan tertib, Selasa (2/9). Aspirasi mereka diterima unsur pimpinan DPRD.
Aksi diawali dari Lapang Prawatasari. Massa melakukan long march ke Gedung DPRD.
Pada orasinya, perwakilan pengunjuk rasa menyuarakan aspirasi tiga tuntutan. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari aparat kepolisian, TNI, serta Satpol PP.
Koordinator lapangan, Regi Muharam, mengatakan tuntutan mereka yakni mendesak wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cianjur mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Tuntutan lainnya yaitu
meminta adanya pembatasan kenaikan gaji serta tunjangan DPR maupun DPRD.
"Kami juga menuntut pembebasan massa aksi yang ditangkap namun tidak terbukti terlibat dalam aksi anarkistis, baik di daerah lain maupun di Cianjur," tambahnya.
Di memastikan aksi yang mereka lakukan tidak akan berujung ricuh. Sebab, massa yang ikut pada aksi unjuk rasa kali ini tak ditunggangi oknum provokator.
Berbeda dengan aksi unjuk rasa pada Sabtu (30/8) yang diduga disusupi provokator sehingga berakhir ricuh. "Kami jaga Cianjur tetap kondusif, aman, dan damai," tegasnya.
Aksi unjuk rasa pun dibatasi hanya kisaran 100-200 orang. Ini dilakukan agar peserta demo tetap terpantau.
Pada kesempatan itu, massa diterima sejumlah anggota DPRD setempat.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, mengaku akan menidaklanjuti tuntutan yang diaspirasikan massa Aliansi Indonesia Waras.
Dia memastikan DPRD Kabupaten Cianjur memihak kepada masyarakat. "Aspirasi kalian akan kami teruskan. Kami berada di sisi kalian," tegas Metty.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menambahkan aspirasi massa Aliansi Indonesia Waras menjadi bahan koreksi kinerja wakil rakyat ke depan.
"Aspirasi dari kawan-kawan menjadi koreksi bagi kami untuk bermuhasabah dan mengoreksi diri. Kami menyadari belum semua tugas dijalani. Kami memohon maaf," tegasnya.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa membubarkan diri.