Di Forum Ngoppy, Walkot Sukabumi Klarifikasi Soal Tim Komunikasi Hingga Lapang Merdeka

Suasana forum Ngoppy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Edisi 2, Kamis (4/9/2025).dokpim pemkot

SUKABUMI--Pemkot Sukabumi kembali menggelar Ngoppy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Edisi 2, Kamis (4/9/2025). Momen ini dinilai sebagai ruang diskusi terbuka dan konstruktif untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Forum tersebut diikuti organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perwakilan mahasiswa, dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sukabumi. Tujuan utama forum adalah membangun komunikasi dua arah, mendengar aspirasi berbagai lapisan masyarakat, menjelaskan arah kebijakan pemerintah secara transparan, serta memperkuat peran Kota Sukabumi sebagai kota inklusif.

Misalnya Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menanggapi isu strategis lain dengan menegaskan keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang berhasil menghemat dana lebih dari Rp 80 miliar.

“Saya tegaskan TKPP tidak menggunakan APBD dan bukan keluarga saya. Ini profesional yang membantu saya sejak lama,” imbuhnya. Ayep juga meminta maaf atas miskomunikasi terkait penggunaan Lapangan Merdeka.

Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana memberikan penjelasan tentang perbedaan regulasi antara Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perwal Nomor 4 Tahun 2017. Ia menyebut bahwa Perda menetapkan Lapangan Merdeka sebagai kawasan pariwisata sehingga konser dan hiburan dapat digelar.

“Perwal lama tentu saja telah diubah karena kedudukannya setelah Perda,” katanya. Bobby juga menambahkan bahwa acara televisi di Lapangan Merdeka yang menuai sorotan sudah direncanakan sejak lama dan bukan agenda pemerintah kota.

Forum menghasilkan beberapa kesimpulan utama, antara lain keterbukaan pemerintah sebagai sarana kritik publik, sorotan pada isu kenaikan PAD, pengelolaan aset, kebijakan pajak, dan transparansi anggaran. Selain itu, reformasi birokrasi dengan seleksi jabatan profesional tanpa KKN menjadi fokus. Organisasi masyarakat dan mahasiswa siap menjadi mitra kritis, sementara Pemkot berkomitmen menindaklanjuti masukan terkait pengelolaan sampah, komunikasi publik, dan harmonisasi regulasi.

Ngobrol Happy Edisi 2 menegaskan tekad Kota Sukabumi menjadi kota terbuka, partisipatif, dan berdaya saing. Dialog selama hampir dua jam ini membuktikan kritik publik dapat menjadi energi positif bagi pembangunan Kota Sukabumi. Riga Nurul Iman