Gedung Terbakar, Rapat DPRD Kota Makassar Berlangsung secara Daring

Rapat DPRD Kota Makassar.(MI/Lina Herlina)

PEMBAHASAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Makassar Tahun 2025 tetap berlangsung, meskipun kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengalami insiden pembakaran oleh massa. 

Rapat paripurna penting yang seharusnya digelar secara luring, terpaksa dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom, Selasa (2/9).

Agenda rapat yang dipimpin secara daring oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ini membahas pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap RAPBD-P 2025.

Wali Kota Munafri Arifuddin dalam pemaparannya menyatakan bahwa penyusunan APBD-P 2025 diperlukan akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan umum daerah. 

Perubahan juga dipicu oleh kebutuhan realokasi anggaran menyusul fluktuasi pendapatan dan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana ke daerah.

"APBD Perubahan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi belanja mendesak, penyelesaian program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal daerah tetap prudent hingga akhir tahun anggaran 2025," jelas Munafri.

Dan ternyata, APBD-P 2025 Makassar mengalami penurunan signifikan. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4,898 triliun, turun 9,02% dari target APBD pokok 2025 sebesar Rp5,384 triliun. Sementara Belanja Daerah diproyeksikan menjadi Rp5,128 triliun, turun 9,77% dari sebelumnya Rp5,684 triliun.

Defisit anggaran sebesar Rp294,18 miliar akan ditutup dengan surplus pembiayaan. Rincian penurunan tersebut pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,17 triliun, turun 12,35%.

Kemudian belanja modal dikoreksi menjadi Rp980,28 miliar, turun 33,64%. Dan belanja tak terduga dipangkas drastis menjadi Rp10 miliar dari sebelumnya Rp40 miliar.

"Ini merupakan langkah rasionalisasi agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah," jelas Munafri.

Meski dihadapkan pada ruang fiskal yang lebih terbatas, Wali Kota menegaskan bahwa APBD-P 2025 tetap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas kota. 

Tujuh fokus utama tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan (sarana, prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik). Pengendalian inflasi serta perluasan kesempatan berusaha. Penguatan kapasitas aparatur dan agenda reformasi birokrasi.

Kemudian upaya promotif-preventif kesehatan serta perlindungan masyarakat miskin. Lalu pemulihan ekonomi berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital. Dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, serta perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Munafri menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi masyarakat. 

Pembahasan APBD Perubahan ini diharapkan dapat terus berjalan lancar demi kepentingan masyarakat Kota Makassar.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Keuangan atau KUA-PPAS pada 29 Agustus lalu saat kantor DPRD diserang pengunjuk rasa dan akan dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendetail di tingkat panitia anggaran. (LN/E-4)