Kementerian Kehutanan memberikan pelatihan guna meningkatkan keterampilan peneun di Mamasa, Sulawesi Barat.
REPUBLIKA.CO.ID, MAMASA -- Kementerian Kehutanan melalui Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kehutanan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok perempuan di sekitar Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD) Sulawesi Barat.
Kegiatan ini berupa dua pelatihan yaitu pengenalan dan pencelupan benang dengan pewarna alami dan pelatihan pemasaran multi usaha bidang kehutanan oleh Fasilitas Desa (FasDes) binaan dari Balai P2SDM Wilayah VI Makassar.
Harapannya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu kelestarian kawasan hutan. Pelatihan berlangsung dari 21-23 Agustus 2025 lalu dan dibuka Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan, Indra Exploitasia.
‘’Kegiatan ini merupakan kolaborasi berbagai pihak guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi peningkatan nilai transaksi ekonomi di sekitar kawasan hutan,’’ kata Indra yang dikutip Selasa (2/9/2025).
Kelompok Penenun Wanita di Mamasa, Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan ekonomi lokal. Mereka menenun kain yang dikenal dengan sebutan ‘Sambu’ merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan keberadaanya.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kelompok penenun untuk menciptakan variasi warna alami pada benang yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan selendang atau kain sambu dengan kualitas premium.
Harganya, bisa mencapai ratusan ribu rupiah per lembarnya sehingga dapat meningkatkan penghasilan kelompok perempuan penenun di Mamasa.
Pelatihan peningkatan kapasitas ini dilaksanakan bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (TN Gandang Dewata), Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Balai P2SDM Wilayah VI Makassar), dengan Warna Alami Indonesia (WARLAMI) melalui kegiatan Forest Programme IV Mamasa Watershed- Sulawesi yang merupakan wujud nyata integrasi program di Kementerian Kehutanan.