Kejati NTT Pamerkan Jejak yang Terputus, Potret Nyata Dampak Korupsi di Daerah

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Zet Tadung Allo memeriksa foto jejak kasus korupsi yang dipamerkan di pelataran kantor kejaksaan, Selasa (2/9/2025).(MI/Palce Amalo)

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Zet Tadung Allo, mengatakan korupsi di daerah itu telah memberikan dampak nyata yang merugikan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan yang digelar di pelataran Kantor Kejati NTT, Selasa (2/9).

Di kesempatan Hari Lahir Kejaksaan tersebut, Kejati NTT memamerkan 38 dokumentasi foto bertajuk Jejak yang Terputus.

Menurut Zet, foto-foto tersebut menggambarkan proyek pembangunan yang terbengkalai akibat praktik korupsi. 

Salah satu contohnya, gedung Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, yang seharusnya rampung pada Desember 2024 justru mangkrak, sehingga 100 mahasiswa per tahun kehilangan kesempatan belajar di fasilitas tersebut.

“Ini korupsi. Uang sudah ada, pemerintah sudah siapkan, tapi gedung tidak selesai karena penyimpangan. Inilah potret pembangunan di NTT. Kita harus berani memerangi budaya korupsi,” katanya kepada wartawan. 

Zet menambahkan, kasus seperti ini tidak hanya merugikan sektor pendidikan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Jika korupsi terus dibiarkan, kata dia, kesejahteraan warga hanya akan menjadi “utang pembangunan” yang tak kunjung terselesaikan.

“Kalau korupsi diberantas, saya percaya lima tahun ke depan dunia pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur akan lebih baik. Masyarakat akan lebih sejahtera. Tapi kalau kondisi ini dibiarkan, jangan harap ada perubahan,” ungkapnya.

Menurut Zet, pengawasan dalam proyek pembangunan gudang ini lemah. “Bagaimana mungkin kontraktor bisa lari, sementara uang sudah dicairkan? Ini pertanyaan besar tentang tata kelola keuangan negara,” katanya.

Lewat pameran ini, Kejaksaan Tinggi  (Kejati) NTT ingin mengingatkan masyarakat bahwa korupsi bukan sesuatu yang jauh, melainkan nyata dan berada di depan mata. Dia menambahkan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

“Masyarakat harus ikut mengawasi setiap pembangunan. Baik kualitas maupun ketepatan waktu harus diperhatikan. Ini sekadar pengingat agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Ke depan harus lebih baik,” ujarnya. (PO/E-4)