Mahasiswa Protes Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI Rp 70 Juta

MAHASISWA dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi atau AMPSI menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025. Mereka memprotes besaran tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta yang melebihi Rp 70 juta per bulan.

Dalam demonstrasi tersebut, AMPSI sempat menemui pimpinan DPRD Jakarta. Mereka pun menyampaikan keluhan mereka dalam audiensi yang berlangsung dalam gedung parlemen. Muhammad Ihsan, perwakilan AMPSI, menyebut isu besaran tunjangan anggota dewan saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat, khususnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Ihsan menilai, tunjangan perumahan anggota DPRD Jakarta yang melebihi Rp 70 juta per bulan perlu ditinjau ulang. "Itu perlu dikaji ulang, karena itu terlalu besar," ujar dia. 

Ketentuan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta. Kepgub itu diteken oleh Anies Baswedan saat menjabat gubernur Jakarta.

Dalam aturan tersebut, anggota DPRD Jakarta mendapat tunjangan rumah sebesar Rp 70,4 juta setiap bulannya. Sementara tunjangan untuk pimpinan DPRD lebih besar, yaitu Rp 78,8 juta per bulan.

Dana untuk tunjangan rumah anggota dewan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. "Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," seperti tertulis dalam Kepgub Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

AMPSI tidak meminta tunjangan perumahan anggota dewan dihapus. Namun, Ihsan mendorong agar besarannya dikurangi. Khususnya, kata dia, karena mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut DPRD akan mengevaluasi sesuai dengan tuntutan mahasiswa. "Ihwal tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat, tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kami siap dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," kata politikus Partai Golkar itu pada Kamis, 4 September 2025 seperti dikutip dari Antara.

Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ima Mahdiah menegaskan akan bersikap transparan mengenai gaji dan tunjangan legislator. Ima mengklaim gaji dan tunjangan yang dia terima mengalir kembali ke masyarakat melalui advokasi dan program-program aspirasi lainnya.

Ima menyatakan pembahasan evaluasi tunjangan anggota DPRD Jakarta akan dibahas. "Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya," kata dia seperti dikutip Antara.