Mendagri Minta Daerah dengan Inflasi Tinggi Segera Bertindak, Ini Batas Maksimalnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang tingkat inflasinya masih di atas 3,5 persen segera mengambil langkah konkret untuk menekan laju inflasi.

“Inflasi kita jaga di angka range 2,5 persen plus minus 1 persen. Artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen,” ujar Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Tito menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2025 secara tahunan tercatat 2,31 persen. Sementara inflasi bulanan mengalami deflasi 0,08 persen. Angka ini, menurutnya, menunjukkan kondisi inflasi nasional masih terkendali.

“Ini titik seimbang. Konsumen senang karena harga terjangkau, barang tersedia. Produsen juga senang, petani dan nelayan karena harga bisa menutup biaya operasional,” katanya.

Namun, Tito mengingatkan daerah dengan inflasi tinggi segera menggelar rapat untuk mencari penyebabnya. “Apakah karena suplai kurang, barang apa yang terbatas, atau distribusinya macet. Cuma dua faktor itu saja,” ujarnya.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, siap melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog, terutama pada komoditas penyumbang inflasi seperti bawang merah dan beras. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digencarkan untuk menjaga harga tetap terkendali.

sumber : Antara