Partai Demokrat Setuju Tunjangan Anggota DPR Dibatalkan

WAKIL Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan partainya akan mengintrospeksi dan mengevaluasi kadernya setelah banyak pernyataan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memicu aksi demonstrasi sepekan terakhir. Pria yang disapa Ibas ini mengatakan, Fraksi Demokrat akan mengevaluasi tuntutan publik yang yang ingin tunjangan DPR dibatalkan.

“Tentu kami setuju. Kami sepakat segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Ibas saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta sejak Senin, 25 Agustus 2025. Aksi itu mulanya menyasar DPR. Lembaga legislatif tengah menjadi sorotan karena besarnya nilai tunjangan jabatan mereka. Para politikus tersebut menerima Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Bila digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR ditaksir melebihi Rp 100 juta per bulan.

Ibas belum bisa menjawab secara rinci tunjangan legislator apa saja yang disepakati Demokrat untuk dicabut. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan pencabutan itu urusan Kesekretariatan DPR. 

Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI selalu mendengar dan mengawal aspirasi publik. Ia mengatakan tidak semua anggota DPR itu berperilaku tidak baik di hadapan publik. “Tentunya kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga, kami tetap berbenah karena ini adalah lembaga yang harus kami jadikan untuk mengawal aspirasi masyarakat,” ujarnya. 

Presiden Prabowo mengumpulkan elite partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Ahad, 31 Agustus 2025, di tengah gelombang protes di sejumlah kota di Indonesia yang berujung ricuh. Dari pantauan Tempo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Gerindra, Ahmad Muzani, tiba pertama kali sekitar pukul 12.11 WIB.

Berselang beberapa menit, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas tiba. Kemudian disusul Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.