PKB Sepakat Evaluasi Berbagai Tunjangan DPR

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya sepakat untuk mengevaluasi tunjangan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang memantik demonstrasi di berbagai kota di Indonesia selama sepekan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatakan, gelombang protes masif menjadi momentum eksekutif dan legislatif untuk evaluasi dan reformasi, termasuk mendengar aspirasi publik. “Ya tunjangan rumah. Semua-semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan sosial dievaluasi,” kata pria yang disapa Cak Imin ini pada Ahad, 31 Agustus 2025. 

Cak Imin mengatakan perihal anggaran memang tidak bisa ditutupi sekarang. Sehingga keterbukaan anggaran harus menjadi bagian dialog pemerintah dan masyarakat. 

Aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta sejak Senin, 25 Agustus 2025. Aksi itu menyasar DPR. Lembaga legislatif tengah menjadi sorotan karena besarnya nilai tunjangan jabatan mereka. Para politikus tersebut menerima Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Bila digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR ditaksir melebihi Rp 100 juta per bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, mengatakan partainya akan mengevaluasi tuntutan dari publik yang ingin tunjangan rumah DPR dibatalkan. “Tentu kami setuju. Kami sepakat segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata Ibas saat tiba di Istana Kepresidenan, pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Namun Ibas belum bisa menjawab secara rinci tunjangan legislator apa saja yang disepakati Demokrat untuk dicabut. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan pencabutan itu urusan Kesekretariatan DPR RI. 

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah sepakat membatalkan berbagai tunjangan DPR RI. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, fraksinya telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama mengenai tunjangan-tunjangan anggota Dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. “Untuk itu, kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 30 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia memerintahkan seluruh anggota fraksinya tetap berada di Indonesia serta turun langsung berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

Dia juga mengingatkan seluruh anggota DPR lebih peka dan berempati agar tidak melukai perasaan serta kepercayaan masyarakat. Budisastro mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra terus bersama rakyat serta mendengar dan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. “Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tuturnya.

Adapun Fraksi PDIP meminta tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Fraksi PDIP di DPR memandang politik bukan sekadar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati, dan simpati.

“Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan, adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025.