Prabowo Minta Pimpinan Legislatif Undang Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan semua kementerian maupun lembaga untuk menerima kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya. “Saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik,” ujar Prabowo di Istana Merdeka. 

Permintaan Prabowo disampaikan setelah mengundang para pimpinan lembaga legislatif dan para ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2025. Pertemuan tersebut menyikapi perkembangan dan kondisi setelah demonstrasi besar-besaran dalam sepekan terakhir.

Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta sejak Senin, 25 Agustus 2025. Aksi itu menyasar DPR. Lembaga legislatif tengah menjadi sorotan karena besarnya tunjangan jabatan mereka. Para politikus tersebut menerima Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Bila digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR ditaksir melebihi Rp 100 juta per bulan.

Presiden Prabowo mengatakan ketua umum partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang diprotes masyarakat, termasuk tunjangan rumah yang besar kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan legislator ke luar negeri. 

Prabowo juga meminta semua kementerian dan lembaga menerima masukan atau koreksi dari berbagai pihak. “Saya minta seluruh warga negara untuk percaya pada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” ucap Prabowo.

Prabowo meminta masyarakat untuk menjaga persatuan nasional dan jangan mau diadu domba. Sebab, kata dia, Indonesia dalam proses kebangkitan dan meminta semua pihak waspada dengan campur tangan kelompok yang tidak ingin bangkit. “Suarakan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum,” kata dia. “Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat.”