Wamen ESDM: Konsumen Beralih dari BBM Subsidi ke Nonsubsidi 1,4 Juta KL

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mencatat terdapat peralihan (shifting) konsumen, dari bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi mengonsumsi BBM nonsubsidi. Angkanya mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).

“Terjadi shifting, yang tadinya dari subsidi Pertalite, itu menjadi (konsumen BBM) nonsubsidi. Menurut hitungan kami, shifting itu terjadi sekitar 1,4 juta KL,” ujar Yuliot setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Peralihan pola konsumsi tersebut, tutur Yuliot, disebabkan oleh pemberlakuan pembelian Pertalite (BBM bersubsidi) yang menggunakan QR code.

Pemberlakuan QR code untuk pembelian BBM bersubsidi bertujuan agar subsidi yang dialirkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran.

Akan tetapi, Yuliot memandang perubahan ini pula yang menyebabkan BBM dari SPBU swasta kian diminati.

“Dari subsidi ke nonsubsidi juga yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” kata Yuliot.

Pernyataan tersebut terkait sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, yang sejak pertengahan Agustus tidak menjual beberapa jenis BBM untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR.

Yuliot menyampaikan pemerintah akan segera membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) Shell dan BP bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta.

“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot.

Kementerian ESDM, kata dia, berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan Pertamina, sebab hal tersebut berkaitan dengan neraca perdagangan Indonesia.

Saat ini, Kementerian ESDM sudah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta.

“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” kata Yuliot.

sumber : ANTARA