DPR Tanggapi Desakan PBB soal Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM saat Demo

KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri hari ini. Rapat itu beragendakan pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian untuk tahun 2026.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono tak menutup kemungkinan bakal membahas desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB soal penyelidikan menyeluruh atas gelombang protes yang merenggut sejumlah nyawa di Indonesia.

“Kebetulan habis ini kami rapat dengan Kemlu, mungkin kami bisa bahas lebih dalam lagi tentang sikap Kemlu terhadap situasi tersebut,” ujar politikus Partai Golkar itu sebelum rapat kerja, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 2 September 2025. 

Meski begitu, dia menegaskan Indonesia memiliki kedaulatannya sendiri. Sebab Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengikat warganya. “Pelanggaran-pelanggaran yang dinilai itu ada, itu harus ada proses hukumnya,” kata Dave. “Jadi kami serahkan kepada aparat hukum sesuai dengan aturan dan juga hukum yang kita miliki.”

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memantau dengan saksama serangkaian kekerasan yang terjadi dalam gelombang demonstrasi di Indonesia. Juru bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir. 

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina, dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa, 2 September 2025. 

Aparat keamanan, ujar Ravina, harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi. Pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional. “Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api,” tutur Ravina. 

Ravina menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik soal tunjangan anggota DPR, langkah-langkah efisiensi anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan. Selain itu, PBB juga menegaskan bahwa media harus diizinkan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi secara bebas dan independen.