Energi Surya Jadi Pilar Transisi Energi Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Energi surya kian diposisikan sebagai tulang punggung transisi energi nasional. Target 17,1 GW dalam RUPTL PLN 2025–2034 serta program Presiden Prabowo Subianto sebesar 100 GW menjadikan PLTS sebagai proyek strategis yang akan menyentuh hingga desa-desa.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada pembenahan regulasi, skema pembiayaan, hingga rantai pasok. Untuk itu, IESR bersama Kemenko Perekonomian dan Kementerian ESDM akan menggelar Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 pada 11 September mendatang. Forum ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat integrasi PLTS dalam ekonomi nasional.

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum, menegaskan energi surya punya potensi lebih dari 7 TW dan bisa dimanfaatkan dari elektrifikasi desa hingga industri besar.

“Energi surya adalah kunci transisi energi bersih. Momentum ini jangan hanya dimanfaatkan industri besar. PLTS harus hadir juga di sekolah, pesantren, UMKM, hingga rumah tangga,” katanya, Selasa (2/9/2025).

Hingga Mei 2025, kapasitas terpasang PLTS nasional untuk pertama kalinya menembus 1 GW. Lonjakan terbesar datang dari sektor industri dan program PLTS atap di provinsi seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Namun, pemerintah masih perlu menata ulang regulasi, termasuk revisi Perpres 112/2022 dan aturan operasi paralel PLTS.

Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menilai keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial. Daerah bisa berperan dalam penyelarasan tata ruang, fasilitasi pembebasan lahan, hingga penyediaan insentif melalui APBD.

Analis IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menambahkan tren PLTS captive dari industri telah menambah kapasitas lebih dari 100 MW pada 2024 dan meningkatkan daya saing ekspor. Ia juga menyoroti peluang ekspor listrik 3,4 GW ke Singapura sebagai momentum memperkuat rantai pasok dalam negeri dengan komitmen TKDN 60 persen.

Namun, Alvin mengingatkan harga modul surya dalam negeri masih 30–40 persen lebih mahal dibanding impor. “Untuk mendorong investasi pada rantai pasok, maka penting memastikan adanya permintaan dalam negeri yang konsisten. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi agar aturan TKDN tetap mampu menarik investasi sambil melindungi industri lokal,” ujarnya.

IESR menekankan rantai pasok yang kuat dan efisien menjadi penentu suksesnya proyek PLTS di Indonesia. Indonesia Solar Summit (ISS) 2025 akan dibuka untuk umum dengan pendaftaran gratis.