Jawab Tuntutan Mahasiswa, DPRD Jakarta Akan Dorong Evaluasi Seluruh BUMD

DPRD DKI Jakarta menyatakan akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap laporan keuangan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, saat bertemu dengan perwakilan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9).

“Terkait mengenai Badan Usaha Milik Daerah. Tugasnya yang namanya usaha biasanya cari profit. Tetapi dia juga punya tugas lainnya yaitu pelayanan. Sehingga memang karena pelayanan, maka dia harus maksimal,” kata Baco.

Ia menegaskan, seluruh anggota DPRD berkomitmen sepakat dengan tuntutan mahasiswa untuk transparansi BUMD.

“Kami juga sepakat, kebetulan BUMD itu ada di Komisi B dan saya adalah koordinator Komisi B,” ujar Baco.

“Jadi, bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada agar lebih transparan terkait dalam penampilan keuangan dan lain-lain,” lanjutnya.

Secara khusus, ia juga menyebut salah satu BUMD yang menjadi sorotan dalam tuntutan para mahasiswa.

“Khususnya kan yang jadi poin teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya terutama ya. Oke nggak apa-apa, nanti tetap yang pasti bahwa nggak usah khawatir dan ini boleh dikontrol,” ungkap Baco.

“Boleh teman-teman juga sambil kontrol juga, boleh juga komunikasi langsung, komunikasi ke kami yang di Komisi B juga boleh. Apakah memang ini kita lakukan atau tidak. Prinsipnya kami adalah wakil rakyat dan wajib mendengarkan aspirasi dari rakyat,” tandasnya.

Adapun dalam aksinya, mahasiswa AMPSI menyampaikan tiga tuntutan utama: