Ketegangan Belum Berakhir, Thailand Tuduh Kamboja Lakukan Serangan Siber

Ilustrasi serangan siber. Foto: Shutterstock

Thailand menuduh Kamboja melakukan serangan siber. Tuduhan itu dibantah oleh Kamboja yang menyebut hal itu sebagai upaya jahat untuk menghancurkan reputasi negara.

Kementerian Komunikasi Kamboja mengatakan, Thailand menuduh Kamboja terlibat dengan hacker Korea Utara untuk meluncurkan serangan terhadap sejumlah institusi di Thailand.

"Pemerintahan Kerajaan Kamboja tidak memiliki hubungan apa pun dengan kelompok hacker Korea Utara," kata Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja (MPTC) dalam pernyataannya, dikutip dari AFP, Senin (7/7).

"MPTC menganggap tuduhan ini sebagai upaya jahat yang dilakukan Thailand untuk mencoreng reputasi Kamboja di panggung internasional," katanya lagi.

Kamboja kemudian mengeluarkan klaim balasan, menyatakan kelompok hacker Thailand yang dikenal sebagai 'BlackEye-Thai' menyerang hampir semua sistem daring pemerintah Kamboja dalam dua minggu terakhir. Namun, upaya Thailand itu telah digagalkan.

Kepolisian Thailand berjaga di Pos Pemeriksaan Perbatasan Internasional Ban Khlong Luek yang ditutup antara Thailand dan Kamboja, di distrik Aranyaprathet, Thailand, Selasa (24/6/2025). Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

Hubungan Thailand dan Kamboja memasuki titik terendah setelah prajurit Kamboja tewas dalam baku tembak antar pasukan di wilayah perbatasan.

Sejak itu, Kamboja menutup perbatasan dan melarang sejumlah produk asal Thailand. Hal yang sama juga dilakukan oleh Thailand.

Sementara di Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dinonaktifkan dari jabatannya karena dinilai melanggar etika saat mencoba meredakan ketegangan kedua negara.

Hal itu disebabkan pembicaraan telepon Paetongtarn dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen yang bocor. Dalam pembicaraan itu, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan 'paman' dan menyebut komandan militer Thailand sebagai 'musuh'.

Meski telah dinonaktifkan sebagai perdana menteri, Paetongtarn tetap berada di kabinet sebagai menteri kebudayaan berdasarkan hasil reshuffle kabinet. Kebijakan pertamanya sebagai menteri kebudayaan adalah menghentikan pengembalian 20 artefak kuno Khmer ke Kamboja dengan alasan masalah dana.