REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi pemuda lintas iman menyampaikan apresiasi atas respons cepat Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dalam menanggapi berbagai aspirasi masyarakat. Dalam silaturahim di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (1/9/2025), perwakilan sembilan organisasi kepemudaan lintas iman menegaskan, banyak harapan mereka justru sudah lebih dahulu direspons lugas oleh Presiden Prabowo.
Di antaranya, aspirasi isu kebebasan beribadah hingga komitmen mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Addin Jauharudin pun menginstruksikan seluruh kader pemuda agar menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Dia menjelaskan, langkah tersebut penting untuk mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. "Jangan ragu-ragu selama aspirasi itu benar maka kita kawal, tapi kalau sudah merusak semua fasilitas, ini tentu akan merugikan kita semuanya. Maka ambil peran maksimal dan jaga Indonesia," kata Adin kepada awak media.
Ketum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, mengungkapkan, apresiasi atas keterbukaan Presiden Prabowo dalam mendengar dan merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Kami tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pandangan, gagasan, dan ternyata Bapak Presiden menyerap segala macam dinamika dan aspirasi dari masyarakat beberapa hari ini," ujarnya.
Pertama, organisasi pemuda lintas Iman memberikan apresiasi atas gerak cepat Presiden Prabowo dan pemerintah dalam menanggapi tuntutan masyarakat. Kedua, meminta evaluasi gaya komunikasi pejabat agar lebih sensitif, empatik, dan mengedepankan ruang dialog.
"Poin kedua tadi juga langsung dijawab dengan lugas oleh Bapak Presiden dan beliau memang langsung mengkonsolidasikan. Tadi hadir juga Ibu Ketua DPR dan Ketua MPR," ujar Stefanus.
Ketiga, menugaskan aparat keamanan menjaga ketertiban dengan terukur, tidak represif, serta menindak tegas aksi anarkistis. Keempat, negara diminta menjamin kebebasan beribadah dan mempermudah pendirian rumah ibadah, termasuk mengevaluasi aturan yang menghambat. Kelima, membangun ruang komunikasi rutin antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, pemuda, agama, dan adat baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Secara rutin dan aktif, pemerintah membangun ruang komunikasi dan dialog bersama para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat, baik di tingkat nasional ataupun daerah. Poin lima tadi juga langsung mendapat respons luar biasa. Bahkan pertemuan silaturahim semacam ini dijadwalkan rutin oleh Bapak Presiden," jelas Stefanus.