DPRD DKI: Revisi Tunjangan Akan Dibahas di Rapat Anggaran Berikutnya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan akan merevisi anggaran tunjangan untuk anggota maupun pimpinan DPRD.

Namun, ia memastikan anggaran itu tidak dicabut, hanya nilainya dikurangi. Kata Ima itu sesuai dengan tuntutan mahasiswa saat demo DPRD DKI Jakarta pada hari ini, Kamis (4/9).

“Tidak, mereka tidak sampaikan itu. Makanya tadi kan kami sampaikan bahwa gaji dan tunjangan yang kami terima, kami pastikan kembali lagi ke masyarakat melalui advokasi dan sebagainya. Untuk revisinya kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).

Ima tidak merinci pelaksanaan rapat anggaran yang dimaksud. Namun hari ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengajukan Rancangan APBD 2026 sebesar Rp 95,35 triliun. Rancangan ini nantinya akan dibahas kembali dalam rapat di komisi-komisi DPRD DKI Jakarta.

Lebih lanjut Ima mengatakan, pihaknya memastikan pendapatan yang diterima DPRD DKI Jakarta pasti akan dikembalikan ke publik. Besaran gaji dan tunjangan itu akan disampaikan ke publik secara transparan.

“Kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima.

“Saya juga mempublish sejak periode pertama, gaji, tunjangan dan laporan keuangan. Sampai dengan bulan ini. Jadi masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Sebelumnya, polemik tunjangan rumah DPR RI yang dihentikan mulai 31 Agustus 2025 kembali menyeret perhatian publik pada tunjangan serupa di tingkat daerah.

Di Jakarta, anggota dan pimpinan DPRD juga dianggarkan tunjangan perumahan. Besarannya antara pimpinan parlemen dan anggota berbeda.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan sebesar Rp 78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.

Oleh karena itu, sejumlah mahasiswa Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).

Massa menyoroti besarnya tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta, yang dinilai lebih tinggi dibandingkan DPR RI.