Eks Presiden Ini Didakwa Lakukan Percobaan Kudeta demi Tetap Berkuasa

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang besar yang digelar di Brasil memasuki fase penentuan vonis terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, dengan jaksa agung menuduhnya merencanakan kudeta demi tetap berkuasa meski kalah dalam pemilu 2022 dari Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Jaksa Agung Paulo Gonet pada Selasa (2/9/2025) menegaskan bahwa rangkaian bukti menunjukkan Bolsonaro tidak hanya berusaha melemahkan kepercayaan publik pada sistem pemilu elektronik, tetapi juga menyusun skenario untuk membatalkan hasil pemilu. Menurutnya, mantan presiden dan para pembantunya "menjalankan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan" dengan tujuan mempertahankan kekuasaan secara ilegal.

"Tidak membutuhkan upaya intelektual luar biasa untuk mengenali bahwa ketika presiden republik dan menteri pertahanan memanggil pimpinan militer guna mempresentasikan dokumen yang meresmikan kudeta, proses kriminal sebenarnya sudah berjalan," ujar Gonet, dilansir Associated Press.

Ia menambahkan bahwa gambaran "mengejutkan dan suram" dalam dakwaan tidak bisa dianggap sebagai "narasi fakta-fakta terisolasi." Rencana mempertahankan Bolsonaro di kursi presiden, kata Gonet, juga mencakup penyebaran keraguan terhadap sistem pemilu elektronik Brasil, hingga kerusuhan 8 Januari 2023 ketika pendukung Bolsonaro menyerbu gedung-gedung pemerintahan usai Lula resmi dilantik.

Jaksa bahkan menuduh adanya rencana untuk membunuh Lula dan seorang hakim Mahkamah Agung.

"Kegagalan untuk menindak upaya semacam ini secara pidana, sebagaimana ditunjukkan pengalaman di dalam maupun luar negeri, hanya akan memperkuat dorongan otoritarianisme. Hal ini mengancam cara hidup yang beradab," tegas Gonet.

Bantahan dari Bolsonaro

Bolsonaro, yang kini menjalani tahanan rumah, menolak semua tuduhan dan menyebut persidangan itu sebagai serangan bermotif politik. Ia absen dalam sidang dengan alasan kesehatan.

"Saya mengikuti [persidangan]," katanya dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial, memperlihatkan dirinya berjalan mondar-mandir di kediamannya di Brasilia.

Pengacaranya, Celso Vilardi, menyebut dakwaan rapuh karena dekret darurat yang digadang-gadang untuk membatalkan hasil pemilu tidak pernah dikeluarkan. Menurutnya, transisi kekuasaan ke Lula tetap berlangsung.

Sidang pada Selasa dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan selesai sekitar pukul 18.00, dengan empat pengacara dari sekutu dekat Bolsonaro menyampaikan argumen. Tim kuasa hukum Bolsonaro dijadwalkan menyampaikan pembelaan pada Rabu pagi.

Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes, yang memimpin jalannya sidang dan dikenal sebagai lawan politik Bolsonaro, menekankan bahwa pengadilan akan memutuskan secara imparsial.

"Sejarah mengajarkan kita bahwa impunitas, pengabaian, dan pengecut bukanlah pilihan untuk perdamaian," katanya.

Ia menambahkan bahwa hakim wajib mengabaikan tekanan, baik internal maupun eksternal.

Pernyataan ini dianggap sindiran terhadap Donald Trump, yang mengaitkan tarif 50% atas barang impor Brasil dengan kasus hukum Bolsonaro. Trump menuding persidangan sebagai "perburuan penyihir," memicu reaksi nasionalis dari sejumlah politisi Brasil.

Bolsonaro menghadapi lima dakwaan: percobaan kudeta, keterlibatan dalam organisasi kriminal bersenjata, upaya penghapusan demokrasi secara paksa, serta dua tuduhan perusakan properti negara. Dakwaan utama, yaitu percobaan kudeta, bisa membuatnya dipenjara hingga 12 tahun.

Tujuh sekutu dekatnya juga diadili, termasuk Walter Braga Netto, mantan cawapres sekaligus menteri pertahanan, dan Paulo Sérgio Nogueira, mantan menteri pertahanan lainnya.

Larangan Politik dan Tuduhan Baru

Bolsonaro sebelumnya sudah dijatuhi larangan politik oleh pengadilan pemilu hingga 2030 karena menyalahgunakan kekuasaan dan menyebarkan keraguan tanpa dasar tentang sistem pemilu elektronik.

Dalam sidang kudeta, jaksa menghadirkan catatan tulisan tangan, file digital, percakapan pesan, dan lembaran data yang diklaim sebagai bukti konspirasi. Kasus jaksa rampung pada Juli, sementara pembelaan Bolsonaro selesai pertengahan Agustus.

Tak lama setelah itu, polisi menuduh Bolsonaro dan putranya, Eduardo, menghalangi proses hukum. Mantan presiden disebut berniat melarikan diri ke Argentina untuk meminta suaka politik.

Eduardo Bolsonaro sendiri telah pindah ke AS awal tahun ini meski masih berstatus anggota Kongres. Ia bahkan mendorong sanksi terhadap De Moraes. Pemerintahan Trump pada Juli lalu menjatuhkan sanksi pada hakim itu, termasuk membekukan asetnya di AS.

Adapun sidang kali ini dianggap para pakar sebagai momen "bersejarah" karena untuk pertama kalinya pejabat tinggi yang dituduh berupaya melakukan kudeta diadili secara pidana. Brasil pernah mengalami kediktatoran militer selama dua dekade (1964-1985), periode yang kerap dipuji Bolsonaro.

Namun berbeda dengan era tersebut, ketika pelanggaran HAM dibiarkan tanpa pengadilan akibat Undang-Undang Amnesti 1979, sidang Bolsonaro kini dipandang sebagai terobosan.

"Sejarah akan menilai apakah ini 100% berhasil, tetapi yang kita saksikan hari ini adalah pergerakan yang memutus tradisi kudeta militer," kata Lucas Figueiredo, penulis buku tentang diktator militer Brasil.

Sementara itu, Presiden Lula menegaskan bahwa proses hukum ini seharusnya didasarkan pada bukti, bukan kepentingan politik.

"Tidak ada yang mengadili secara personal," katanya. Lula juga mengecam campur tangan Trump. "Tak bisa dipercaya. Saya katakan sekali lagi: Trump tidak dipilih untuk menjadi kaisar dunia."

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Trump Naikkan Tarif, Brazil Lawan Balik & Beri Tarif 50% ke AS